Audiensi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, Bupati PPU Mudyat Noor Sampaikan Sinkronisasi Usulan Infrastruktur Air Penunjang Pertanian, Normalisasi Sungai Hingga Sarana Pemenuhan Air Baku
Penajam- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong sinergi pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya air baik dalam pemenuhan terkait air kebutuhan pertanian, penanganan banjir, hingga sarana penunjang air baku bagi masyarakat PPU
Upaya ini disampaikan langsung Bupati PPU, Mudyat Noor, dalam audiensi bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Andri Rachmanto Wibowo, di Kantor BWS Kalimantan IV Samarinda, belum lama ini.
Pada pertemuan tersebut Bupati PPU didampingi langsung Plt Kepala Dinas PUPR PPU, Muhajir, serta sejumlah pengampuh bidang teknis terkait dalam rangka sinergi lintas sektor guna mendukung program percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten PPU.
Mudyat dalam audiensinya menyapaikan keinginan terkait sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan Balai Sungai, khususnya pada sektor irigasi pertanian, normalisasi sungai yang selama ini menjadi titik rawan banjir hingga saran pendukung pemenuhan air baku bagi sejumlah wilayah yang belum teraliri jaringan air.
“PPU menjadi salah satu sektor lumbung pangan Kalimantan Timur, sehingga kebutuhan penyelesaian sektor air mutlak diperlukan untuk mendukung pertanian. Selain itu, kami juga menghadapi tantangan banjir di beberapa titik aliran sungai yang perlu segera ditangani,” ujar Mudyat.
Mudyat menjelaskan, sejumlah aliran sungai di PPU mengalami penyempitan dan pendangkalan yang menurunkan kapasitas tampung air. Kondisi ini kerap memicu banjir, terutama di kawasan padat penduduk. Seperti yang terjadi di Sungai Lawe-Lawe dan Sungai Labangka yang kerap mengancam permukiman warga pada saat hujan dengan intensitas tinggi disertai air pasang yang mengakibatkan banjir disejumlah pemukiman warga.
“Sinergi dengan Balai Sungai sangat kami harapkan, khususnya untuk normalisasi badan sungai yang kapasitasnya terus menurun,” katanya.
Selain penanganan banjir, Mudyat juga menyoroti pentingnya peningkatan saluran daerah irigasi (DIR) di kawasan Labangka, Kecamatan Babulu, yang merupakan sentra pertanian sekaligus lumbung pangan Kalimantan Timur.
Tidak hanya itu, Bupati PPU turut mengajukan usulan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi abrasi pantai di Kelurahan Tanjung Tengah. Dia menegaskan bahwa PPU sebagai wilayah pesisir dengan garis pantai cukup panjang sangat rentan terhadap abrasi yang bisa mengancam permukiman, infrastruktur publik, hingga aktivitas ekonomi warga.
Termasuk juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur air baku, utamanya dukungan pembangunan bendungan lawe-lawe, intake Sungai Riko-Kernain, serta jaringan pipa transmisi yang dinilai penting untuk memperluas layanan PDAM.
“Masih ada beberapa wilayah di PPU yang belum terlayani air baku. Karena itu, kami berharap program Balai Sungai dapat bersinergi dengan kebutuhan daerah agar pemenuhan air bersih bisa merata dan kami siap berkolaborasi bersama-sama,” tutur Mudyat.
Lebih jauh, orang nomer satu di pemerintah Kabupaten PPU tersebut secara langsung menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur air di PPU mengingat posisinya yang berdekatan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Mudyat, program pembangunan di PPU bukan hanya mendukung ketahanan pangan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya nasional dalam mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan layanan dasar air bersih selain dalam pemerataan pembangunan.
“Harapan kami, pada 2026 nanti ada sejumlah program prioritas yang bisa diwujudkan bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV. Hal ini sejalan dengan agenda besar pembangunan IKN yang menempatkan PPU sebagai daerah penyangga utama bahkan sebagian dari wilayahnya masuk di kawasan inti IKN Nusantara ,” pintanya
Kepala BWS Kalimantan IV, Andri Rachmanto Wibowo, menyambut baik berbagai usulan Pemkab PPU. Ia menyatakan siap menindaklanjuti program yang berkaitan dengan normalisasi sungai, pembangunan irigasi pertanian, hingga pemenuhan air baku bagi masyarakat sekitar.
“Sejumlah usulan dari Pemkab PPU akan menjadi bahan catatan kami untuk ditindaklanjuti, termasuk dalam penyusunan program yang relevan dengan kondisi terkini di lapangan. Termasuk juga memerlukan review kembali terhadap sejumlah usulan program yang selaras dengan program kerja balai wilayah sungai, agar dalam pengusulannya dapat masuk dari program pelaksanaan bersama lintas sektor terkait.” ujar Andri.
Menurut Andri, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam penyelesaian persoalan air di daerah. Ia menegaskan bahwa Balai Sungai siap bersinergi dengan Pemkab PPU dalam rangkai mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama guna memperkuat ketahanan pangan dan layanan dasar air di wilayah penyangga IKN.” tutupnya (hms13)
