Wabup PPU Tegaskan Distribusi Bantuan Alat Pertanian Harus Transparan dan Merata
BABULU — Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pendistribusian bantuan pertanian kepada kelompok tani. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pertemuan bersama kelompok tani se-Kecamatan Babulu yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian PPU. Rabu (9/7/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Babulu, Kepala Dinas Pertanian PPU, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, para penyuluh pertanian, serta para ketua dan anggota kelompok tani dari berbagai desa di Kecamatan Babulu.
Wabup menyampaikan bahwa kehadirannya mewakili Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk bersilaturahmi sekaligus mendengar langsung aspirasi para petani, khususnya terkait pemanfaatan bantuan alat dan sarana pertanian yang telah diberikan pemerintah.
"Kami ingin mengetahui secara langsung siapa saja yang telah menerima bantuan dan siapa yang belum. Hal ini penting agar tidak terjadi ketimpangan yang bisa menimbulkan kecemburuan atau isu tidak benar di tengah masyarakat," ujar Wabup.
Wabup menekankan bahwa bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN harus benar-benar digunakan dan dirawat dengan baik. Ia menyoroti masih adanya laporan bahwa sejumlah kelompok tani belum menerima bantuan sama sekali, sementara kelompok lain mendapat bantuan hingga beberapa kali.
"Contohnya di Desa Gunung Mulia, ada kelompok yang sejak 2016 tidak pernah mendapat bantuan, sementara kelompok lain bisa dapat hingga empat unit traktor. Ini harus diluruskan. Kami minta semua pihak, termasuk penyuluh, untuk memberikan data yang valid dan transparan," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar atau jual beli bantuan dalam bentuk apa pun, termasuk alat, pupuk, atau bentuk lainnya. Jika ditemukan, masyarakat diminta untuk melaporkan langsung kepadanya.
"Jangan hanya karena uang sedikit, akhirnya harus berurusan dengan hukum. Mari kita jaga kepercayaan yang telah diberikan," ucapnya.
Wabup juga menyinggung soal pentingnya tanggung jawab moral dari para petani untuk menjaga dan memanfaatkan bantuan dengan optimal. Ia menyampaikan, peralatan yang rusak dan tidak dirawat hanya akan menjadi beban, dan merugikan masyarakat sendiri.
"Kita semua harus menghindari sentimen pribadi atau kelompok. Hilangkan kecemburuan, bangun keterbukaan, dan kejujuran dalam menerima dan memanfaatkan bantuan pertanian ini," pungkasnya.
Pertemuan diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana Wabup membuka ruang bagi kelompok tani untuk menyampaikan langsung kendala atau ketidakmerataan distribusi bantuan. Beberapa kelompok tani yang disebut belum pernah menerima bantuan juga diberikan kesempatan menyampaikan langsung kepada pemerintah. (hms7)
