Wabup Abdul Waris Buka Expose Indeks Desa 2025: Dorong Pembangunan Berbasis Data di Penajam Paser Utara
Penajam,— Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Waris Muin, secara resmi membuka acara Expose Hasil Rekomendasi Indeks Desa Tahun 2025 yang merupakan langkah strategis dalam memperkuat pembangunan desa yang inklusif dan berbasis data.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari perangkat daerah, camat, kepala desa, tenaga pendamping profesional, hingga perwakilan masyarakat desa.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Abdul Waris menekankan pentingnya Indeks Desa sebagai alat ukur yang dapat memberikan gambaran objektif terhadap kondisi desa.
“Indeks Desa bukan sekadar data statistik, tetapi merupakan pondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat desa. Data ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan adil dan merata,” ujarnya.
Wabup juga menegaskan bahwa pengumpulan dan analisis data Indeks Desa sejalan dengan arah kebijakan nasional, dengan menyatakan bahwa hal ini merupakan bagian dari Asta Cita keenam Presiden Republik Indonesia, yaitu membangun dari desa dan dari bawah, dan jika dimanfaatkan secara maksimal, maka pembangunan akan lebih terarah serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga mengapresiasi kinerja tim pendataan dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan rekomendasi. Ia berharap data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan menjadi dasar bagi intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
“Saya berharap perangkat daerah dan mitra pembangunan dapat menggunakan data ini untuk melakukan intervensi terhadap indikator yang masih lemah di setiap desa,” ucapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Tita Deritayati, S.Sos, MM, dalam laporannya menjelaskan bahwa Indeks Desa (IDE) merupakan hasil transformasi dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang kini digunakan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025–2029.
“IDE terdiri dari enam dimensi utama, yaitu layanan dasar, sosial ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan desa. Setiap dimensi memiliki indikator yang dapat mengukur kondisi dan kemajuan desa secara menyeluruh,” ungkap Tita.
Ia juga menjelaskan bahwa hasil expose yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari tahapan akhir yang nantinya akan disampaikan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta ke Kementerian Keuangan untuk dijadikan dasar penyusunan kebijakan dan pengalokasian Dana Desa.
“Data ini akan menjadi sumber informasi utama pemerintah pusat dalam merancang program pembangunan desa yang lebih akurat dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Acara ini turut dihadiri oleh peserta dari berbagai unsur, mulai dari kepala OPD, camat, kepala desa, tenaga operator desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga tenaga pendamping profesional seperti Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa (PLD), dan Tenaga Ahli. (hms7)
