Audiensi Dengan Dirjen Otda Kemendagri, Bupati Mudyat Noor bersama AKPSI Dorong Optimalisasi Dana Bagi Hasil Sawit
Jakarta- Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, bersama sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), menggelar audiensi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, yang berlangsung di ruang rapat kerja Dirjen OTDA Gedung F Lt.8 Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas peran strategis kabupaten penghasil sawit dalam mendukung kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor perkebunan kelapa sawit sekaligus konsultasi terkait dukungan regulasi.
“Audiensi ini merupakan bagian dari upaya AKPSI mengoptimalkan pendapatan daerah dari DBH sawit, yang didukung dengan regulasi lintas kementerian lembaga,” ujar Mudyat Noor.
Menurut Mudyat, sektor perkebunan kelapa sawit merupakan bagian dari daya dukung fiskal bagi banyak daerah, terutama di tengah penyesuaian anggaran saat ini selain sektor pendapatan lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi DBH untuk mendukung pendapatan daerah khususnya dalam mendukung program kemasyarakatan ataupun sosial lainnya, seperti pembangunan infrastruktur jalan mengingat aktivitas perkebunan banyak menggunakan fasilitas jalan umum di daerah.
“Optimalisasi sektor ini sangat penting, khususnya untuk mendukung perbaikan infrastruktur di daerah penghasil sawit karena sejumlah jalan menjadi dampak dari mobilisasi sektor perkebunan utamanya jalan umum masyarakat” tegasnya
Lebih lanjut, Mudyat menilai keberadaan AKPSI menjadi wadah strategis kolaborasi antara daerah dan kementerian/lembaga dalam memperkuat kemandirian daerah melalui sektor perkebunan.
Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, dalam kesempatan terdebut menyambut baik langkah kepala daerah yang tergabung dalam APKSI guna mendorong kemandirian fiskal daerah.
"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat mutlak diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan dalam pemanfatan sumber daya perkebunan bagi sebagian daerah ” ujarnya
Ia juga menyoroti tantangan dalam tata kelola perkebunan sawit seperti sisi regulasi, termasuk lemahnya kelembagaan petani, keterbatasan infrastruktur, hingga tuntutan global terhadap keberlanjutan sektor perkebunan.
" Pentingnya regulasi berbasis data karena ini sebagai dasar dalam sinkronisasi program daerah kepada kelembagaan terkait, termasuk mendukung keinginan para kepala daerah terkait DBH sawit dari pemerintah pusat ke daerah”
Menutup pertemuan, Akmal Malik menyatakan komitmennya dalam mendukung langkah AKPSI dalam mendorong kemandirian fiskal daerah dan optimalisasi dana bagi hasil dari sektor perkebunan kelapa sawit baik dalam sinkronisasi regulasi maupun rencana audiensi ke lembaga ataupun kementerian terkait.
Dalam pertemuan ini tampak hadir bersama Bupati Mamuju Tengah, Bupati Pasang Kayu, Bupati Mamuju serta jajaran pengurus AKPSI. (hms13)
