Wabup PPU Minta Pemerintah Pusat Perhatikan Tiga Kecamatan PPU yang Tidak Tersentuh Pembangunan IKN
Nusantara – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menghadiri Rapat Koordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Gedung Kemenko 3, Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (19/11/2025).
Kegiatan ini mempertemukan jajaran Kementerian, Otorita IKN, serta pemerintah daerah untuk membahas perkembangan pembangunan IKN sekaligus mendengarkan masukan dari daerah yang terdampak langsung, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Abdul Waris Muin menyampaikan secara terbuka kondisi fiskal Kabupaten PPU yang terdampak pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa meskipun PPU menjadi daerah lokasi Ibu Kota Negara, namun tidak semua wilayah merasakan perkembangan pembangunan.
“Kami di Kabupaten Penajam Paser Utara ini sering dianggap berkembang pesat karena menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara. Namun realitanya tidak demikian. Yang tersentuh pembangunan hanya Kecamatan Sepaku, sementara tiga kecamatan lainnya sudah bertahun-tahun tidak tersentuh,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemotongan anggaran membuat kemampuan fiskal daerah menjadi semakin terbatas.
“Dari anggaran sekitar Rp2,6 triliun, dipotong 50% hingga tersisa Rp1,3 triliun. Sementara belanja pegawai saja mencapai sekitar Rp900 miliar. Belum termasuk kebutuhan infrastruktur, pembangunan, hingga program prioritas daerah,” tambahnya.
Wabup Waris menegaskan bahwa posisi Kabupaten PPU sebagai daerah penyangga IKN tidak otomatis membuat seluruh wilayah kabupaten menikmati dampak pembangunan.
“Banyak pihak di pusat beranggapan bahwa Penajam Paser Utara berkembang karena adanya IKN. Padahal, masyarakat kami terutama di tiga kecamatan selain Sepaku tidak merasakan itu. Bahkan jika pejabat pusat datang pun tidak melalui wilayah inti kabupaten,” ucapnya.
Ia juga memberi gambaran bahwa dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, PPU kini menjadi daerah dengan kapasitas anggaran paling kecil.
Wabup Waris berharap agar pemerintah pusat dan DPR RI memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan dasar dan pembangunan merata di Kabupaten PPU, mengingat beban daerah sebagai tuan rumah Ibu Kota Negara.
“Kami sudah menyampaikan hal ini ke berbagai kementerian, termasuk Bappenas. Harapan kami, keberadaan IKN tidak membuat PPU justru tertinggal. Kami ingin keadilan pembangunan dirasakan merata di seluruh kecamatan,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi pemerintah pusat untuk memahami kondisi riil lapangan serta menyusun kebijakan yang lebih pro-daerah, terutama bagi wilayah yang langsung bersinggungan dengan pembangunan IKN. (hms7)
