Gelar Roadshow Penyelarasan Program Prioritas Daerah, Bupati PPU Mudyat Noor Sampaikan Program dan Strategi Pembangunan Daerah 2026
Penajam – Dalam upaya memastikan pembangunan daerah berjalan efektif di tengah tantangan efisiensi anggaran pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Roadshow Penyelarasan Program Prioritas Daerah di empat kecamatan.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati PPU, Mudyat Noor, dan diikuti para camat, lurah, kepala desa, serta perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Bupati Mudyat dalam arahannya menekankan pentingnya kesamaan visi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah di tingkat kecamatan serta desa. Menurutnya, setiap program pembangunan tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas.
“Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lagi yang berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus searah dan sejalan dengan program prioritas daerah, mulai dari tingkat OPD, camat, lurah hingga pemerintah Desa,” ucap Mudyat
Ia juga menambahkan bahwa penyamaan persepsi ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat adanya tantangan fiskal daerah pada 2026, termasuk pemotongan dana transfer dari pusat. Situasi tersebut menuntut strategi pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan menghasilkan output maksimal.
Lebih lanjut, Mudyat menyampaikan bahwa salah satu strategi penting adalah memperkuat peran desa dalam pembangunan daerah. Menurutnya, dana desa memiliki potensi besar sebagai pendukung program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Saat ini kita menekankan kolaborasi seluruh sektor agar saling menutupi kekurangan dan memaksimalkan program yang ada. Anggaran desa memiliki potensi besar mendorong program yang langsung menyentuh masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa harus benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
“Dana desa bukan dana yang dihabiskan sesuka hati. Kepala desa harus berpikir seperti pengusaha, dana dikelola dengan maksimal termasuk manfaat ekonomi apa yang didapat masyarakat dan pembangunana apa saja yang bisa dirasakan langsung dilingkungan kita. Mari maksimalkan amanah yang diberiakan karena jabatan yang kita emban ini, tidak selamanya,” tegas Mudyat.
Pada roadshow tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan digitalisasi layanan desa sebagai strategi utama pembangunan wilayah.
Program digitalisasi ini diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik, mengoptimalkan potensi desa, serta menciptakan sistem data terpadu yang memudahkan perencanaan dan pengawasan pembangunan.
“Sistem informasi layanan desa berbasis digital sudah harus disiapkan untuk memudahkan pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi masing-masing desa,” ungkap Mudyat.
Pemerintah daerah menargetkan seluruh desa dan kelurahan di PPU terhubung dalam satu ekosistem data yang terintegrasi sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih program antar wilayah, termasuk dapat mengetahui sejauh mana progres pelaksanaannya.
“Kita ingin program tidak lagi tumpang tindih. Selama ini kita sering melihat program yang tidak terukur bahkan tidak tuntas. Melalui digitalisasi dan perencanaan yang baik, semua terlihat jelas dan pembangunan harus terintegrasi dan berkelanjutan setiap tahunnya ,” tambahnya.
Pada tahun 2026 mendatang, pemerintah daerah memfokuskan program pada penguatan sektor unggulan desa, mulai dari pertanian, perikanan, pengelolaan air bersih (Pamsimas), hingga pengelolaan sampah berbasis ekonomi. Semua diarahkan agar desa memiliki sumber pendapatan berkelanjutan.
Mudyat menegaskan penggunaan anggaran desa, baik ADD maupun Dana Desa, harus benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
“Dana desa bukan dana yang dihabiskan sesuka hati. Kepala desa harus berpikir seperti pengusaha dengan dana yang dikelola, apa manfaat ekonomi yang didapat masyarakat dan mari jadikan amanah dalam memimpin ini untuk kebermanfaatan masyarakat karena jabatan tidak selamanya.” tegasnya.
Melalui sistem digital desa, Bupati berharap seluruh data layanan, kegiatan, hingga potensi ekonomi akan terintegrasi dan bisa dilihat secara transparan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh desa dan kelurahan terhubung dalam satu ekosistem data.
Dengan langkah dan strategi pembangunan daerah ini kiranya kolaborasi, dan digitalisasi program pembangunan daerah menjadi pedoman bersama dalam menghadirkan pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat. ” Pungkasnya (hms13)
