Puluhan Supir Truk Sampaikan Keluhan Kelangkaan Solar, Pemkab PPU Fasilitasi Dialog Bersama Pertamina.
Penajam- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerima aspirasi puluhan sopir truk yang mengeluhkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi sejak 29 Juli 2025. Para sopir truk ini menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati PPU sebelum akhirnya perwakilan mereka diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, untuk berdialog bersama perwakilan PT. Patra Niaga Pertamina dan unsur terkait lainnya. Rabu (6/8/2025) Siang.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Sekda tersebut, Sekda Tohar bersama unsur terkait baik dari Pertamina, Jajaran Keplolisan, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Perhubungan, dan KUKM Perindag, mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terkait kekosongan bahan bakar solar yang terjadi hampir satu pekan. Termasuk keluhan masyarakat terkait pengawasan pendistribusain bahan bakar solar oleh operator SPBU kepada para pengisi BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kelangkaan.
Dikatkan Tohar dihadapan para perwakilan aksi dan unsur lainnya, bahwa sebelum menerima perwakilan masyarakat, Pemkab PPU melalui Dinas KUKM Perindag telah menyampaikan laporan resmi kepada Pertamina mengenai kelangkaan BBM subsidi jenis solar. Langkah ini diambil sebagai respons cepat Pemkab terhadap situasi yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para sopir angkutan barang.
“Kita berharap distribusi BBM segera normal agar para sopir truk bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Pemda PPU melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Perhubungan, dan KUKM Perindag, Pertamina dan Jajaran Kepolisian akan terus bersinergi dan berkolaborasi untuk memperketat pengawasan distribusi BBM serta mencari solusi bersama agar kelangkaan ini segara teratasi,” ucap Tohar.
Tohar juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan oleh Pertamina selaku badan usaha penyedia BBM. Ia meminta agar seluruh instrumen pengawasan, termasuk pemanfaatan CCTV di SPBU, dioptimalkan untuk mencegah penyelewengan distribusi BBM subsidi.
“Kalau ada kekurangan BBM, itu tanggung jawab kita bersama. Terlebih kepada Pertamina sebagai bagian dari pemerintah juga harus menanggapi aspirasi masyarakat ini. Jangan sampai persoalan ini terulang terus-menerus,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tohar mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta kepada perwakilan Pertamina agar segera menyampaikan kondisi riil kelangkaan ini ke jajaran pimpinan tinggi di Pertamina, agar ada kebijakan distribusi yang lebih tepat sasaran ke depan.
“Kalau distribusinya tepat, maka kebutuhan akan BBM subsidi pun tidak akan mengalami kendala. Kami ingin pengawasan ini dilakukan secara struktural dan efektif agar tidak terjadi kekosongan BBM lagi di masa mendatang,” tambahnya.
Pemkab PPU dan Pertamina dalam foreum tersebut sepakat bahwa proses administrasi penyaluran solar subsidi akan segera diselesaikan, dengan harapan penyaluran ke SPBU bisa dilakukan paling lambat dalam dua hari ke depan. “Kalau bisa, sore nanti atau besok sudah tersedia. Tidak perlu sampai dua hari,” harap Tohar.
Sementara itu, perwakilan Patra Niaga Pertamina, Syaiful Awal, mengonfirmasi bahwa kuota BBM untuk SPBU KM 9 Nipah-Nipah memang hampir mencapai batas alokasi tahunan pada bulan Juli 2025. Namun, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pertamina Pusat untuk memastikan penyaluran tambahan dapat segera direalisasikan.
“Per hari ini kami akan langsung memproses penebusan BBM dari SPBU ke Pertamina. Insya Allah paling lambat dua hari ke depan penyaluran sudah bisa dilakukan,” jelas Syaiful.
Ia juga menyatakan bahwa Pertamina akan terus bersinergi dengan Pemkab PPU dan aparat keamanan dalam mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan yang menyebabkan kelangkaan. Pungkasnya (hms13)
