Wabup Waris Buka Sosialisasi Vaksin DBD, Dorong Kolaborasi Cegah Kasus di PPU
PENAJAM — Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin membuka secara resmi Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Vaksin Demam Berdarah Dengue (DBD) yang diselenggarakan di Aula Lantai 3 Kantor Bupati pada Kamis (11/12/2025). Kegiatan ini digelar sebagai langkah penguatan upaya pencegahan DBD di wilayah PPU, sekaligus memperkenalkan program vaksinasi yang mulai diimplementasikan melalui dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Wabup Waris menegaskan bahwa kasus DBD masih menjadi ancaman serius, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Menurutnya, strategi pengendalian tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup pemberantasan sarang nyamuk, edukasi masyarakat, peningkatan layanan kesehatan, hingga pemanfaatan vaksinasi sebagai perlindungan tambahan.
“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang benar dan memahami manfaat vaksinasi DBD. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak, mulai dari fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemerintah daerah, sampai sekolah dan orang tua,” ujar Wabup Waris.
Ia juga mengajak peserta kegiatan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar cakupan vaksinasi meningkat dan tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. “Mari kita pastikan edukasi tersampaikan dengan tepat, sehingga langkah pencegahan dapat berjalan lebih efektif,” lanjutnya.
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kaltim, dr. Ivan Hariyadi, menjelaskan bahwa PPU pada tahun ini menerima 1.500 dosis vaksin DBD, yang diperuntukkan bagi anak usia sekolah sebagai kelompok yang paling banyak terdampak pada beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah Penajam, Waru, Petung, dan Babulu.
Program vaksinasi DBD di Kalimantan Timur sudah dimulai sejak 2023 dan terus diperluas. PPU menjadi salah satu prioritas penyaluran pada akhir 2025 karena tingginya angka kasus pada tahun sebelumnya.
“Vaksin ini direkomendasikan oleh BPOM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Usia penerima mulai 6 tahun hingga dewasa. Berdasarkan pengalaman di Balikpapan dan Kutai Kartanegara, efek samping yang muncul sifatnya ringan, biasanya hanya rasa nyeri di tempat suntikan,” jelas dr. Ivan.
Dirinya menambahkan bahwa vaksinasi akan dilakukan melalui sekolah karena lebih mudah menjangkau sasaran, sekaligus memastikan pendataan yang lebih rapi. “Kami berharap sekolah dapat berperan aktif menyampaikan informasi kepada orang tua agar tidak terjadi kesalahpahaman dan proses vaksinasi berjalan lancar,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan unsur Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan PPU, perwakilan UPT Puskesmas, kepala sekolah dasar dari beberapa wilayah, dan perangkat daerah lain yang berkaitan dengan penanganan kesehatan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten PPU menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung langkah pencegahan DBD secara terpadu. Selain vaksinasi, Pemkab akan terus memperluas edukasi masyarakat, meningkatkan kesiapsiagaan layanan kesehatan, dan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga kesehatan publik. (rf/prokopimppu)
