Wabup PPU Tinjau Penyaluran Program Kartu Penajam Cerdas di Bank Kaltimtara [TEST]

Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, meninjau langsung proses penyaluran Program Kartu Penajam Cerdas (KPC) di Bank Kaltimtara Cabang Penajam, Selasa (16/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wabup menjelaskan bahwa penyaluran Kartu Penajam Cerdas di Kecamatan Penajam merupakan tahap terakhir untuk tahun anggaran 2025. Program ini merupakan bagian dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten PPU bersama Bupati PPU dalam meringankan beban orang tua siswa, khususnya pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar.

“Alhamdulillah, hari ini merupakan penyaluran terakhir, khususnya di Kecamatan Penajam. Kartu Penajam Cerdas ini adalah komitmen kami sejak awal, bersama Bupati PPU, untuk menggratiskan pakaian sekolah bagi seluruh siswa di Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujar Abdul Waris Muin.

Ia menjelaskan, bantuan ini diberikan kepada siswa kelas 1 SD , kelas 1 SMP. Pada tahun 2025 ini, bantuan disalurkan melalui skema pengisian dana sebesar Rp600.000 per siswa ke dalam rekening penerima.

“Dana ini kami masukkan melalui anggaran perubahan. Walaupun ada efisiensi anggaran, Bupati dan Wakil Bupati meminta agar program ini tetap berjalan tanpa menambah beban APBD,” jelasnya.

Wabup menambahkan, selama dua hari pelaksanaan penyaluran, proses berjalan dengan lancar meskipun terdapat beberapa kendala administratif, seperti legalitas data keluarga dan perbedaan NIK. Namun, seluruh permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan pihak Bank Kaltimtara.

“Hal-hal teknis seperti perbedaan NIK tidak mengurangi hak anak untuk menerima bantuan. Data tersebut akan diperbaiki melalui koordinasi dinas dan sekolah,” tegasnya.

Pada tahun 2025 ini, tercatat sebanyak 6.367 siswa se-Kabupaten PPU menerima manfaat Program Kartu Penajam Cerdas, dengan total anggaran sekitar Rp3,8 miliar. Dana tersebut telah ditransfer ke rekening masing-masing penerima, sementara kegiatan saat ini difokuskan pada pembagian buku tabungan dan kartu.

Wabup juga menegaskan bahwa seluruh siswa baru kelas 1 SD dan kelas 1 SMP telah terdata dan dipastikan menerima bantuan tanpa terkecuali, baik dari sekolah negeri maupun swasta, termasuk madrasah.

“Program ini tidak melalui seleksi mampu atau tidak mampu, karena pendidikan adalah kebutuhan dasar. Pemerintah hadir untuk memastikan anak-anak mendapatkan haknya,” ungkapnya.

Menurutnya, perubahan skema bantuan dari barang menjadi dana tunai bertujuan memberikan fleksibilitas kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak, seperti seragam, sepatu, tas, dan perlengkapan lainnya sesuai ukuran dan kebutuhan.

Terkait pengawasan penggunaan dana, Wabup menyampaikan bahwa pemerintah berfokus pada komitmen penyaluran bantuan, sementara pemanfaatannya diserahkan kepada orang tua penerima.(humas14)