Sekda PPU Ikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pusat-Daerah di IPDN Jatinangor
Sumedang - Sekretaris Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Drs. H. Tohar, M.M., bersama Kepala Badan
Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten PPU Dr. Drs.
Tur Wahyu Sutrisno, M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka Sinkronisasi
Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan
Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri
di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat, mulai 26 hingga 29 Oktober 2025.
Pada hari pertama pelaksanaan,
Minggu (26/10/2025), Sekda PPU bersama Kepala Bapelitbang melakukan registrasi
peserta di Gedung Balairung Rudini IPDN Jatinangor, sebelum menerima penjelasan
tata tertib dan pengarahan dari Kepala BPSDM Kemendagri.
Kegiatan rapat koordinasi ini
bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan agar kebijakan dan
perencanaan pembangunan daerah selaras dengan program prioritas nasional.
Rapat koordinasi tersebut
diikuti oleh 1.104 peserta, terdiri dari 552 Sekretaris Daerah dan 552 Kepala
Bappeda dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Para peserta
akan menerima pembekalan dari sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain
Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, serta BPJS Kesehatan
dan BPJS Ketenagakerjaan.
Drs. H. Tohar, M.M., yang juga
merupakan alumni IPDN, menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten
PPU dalam kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya sinkronisasi atau kesesuaian sekaligus
memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Selebihnya, saya menilai bahwa
rapat koordinasi ini penting sebagai
upaya untuk mewujudkan harmonisasi kebijakan dan program antara pemerintah
pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah,” ujar Tohar.
Kegiatan ini juga menjadi wadah
strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam perencanaan
pembangunan, agar setiap kebijakan daerah dapat berjalan searah dengan arah
kebijakan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(ma/prokopim)
