Bagian 2 — Sekda PPU Tekankan Pentingnya Sinergi Program Pusat dan Daerah, Usai Ikuti Rangkaian Rakor di IPDN Jatinangor
Sumedang - Pada hari ketiga pelaksanaan kegiatan, Rabu sore (29/10/2025), di sela-sela rangkai acara Rapat Koordinasi Sinergisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Drs. H. Tohar, M.M., memberikan keterangan terkait hasil dan tindak lanjut dari kegiatan yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
Dalam wawancara tersebut, Tohar menjelaskan bahwa melalui berbagai paparan dari narasumber, pemerintah daerah memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang arah kebijakan dan rencana program kementerian dan lembaga non kementerian yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, serta kesinambungannya dengan program yang sedang berjalan di tahun 2025.
“Dari seluruh narasumber yang diundang dan memberikan materi, pada akhirnya kita di daerah memahami bahwa ada rencana program dari kementerian dan lembaga non kementerian yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, di samping menjelaskan program dan kegiatan yang saat ini sedang berjalan di tahun 2025,” ujar Tohar.
Ia menegaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan agar setiap program pemerintah pusat terhubung (‘linked’) dan berkesinambungan hingga ke tingkat daerah.
“Harapan dan tujuannya agar program ini ‘ngelink’ sampai ke tingkat daerah. Dari sekian banyak narasumber, tujuan akhirnya satu, yakni adanya kesepahaman bersama bahwa rencana program ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja pemerintah nasional yang harus berkesinambungan dengan rencana kerja pemerintah daerah,” jelasnya.
Tohar juga mengungkapkan bahwa dalam kegiatan tersebut disampaikan informasi penting mengenai alokasi anggaran sekitar Rp1.300 triliun yang akan dikonversi menjadi program dan kegiatan pemerintah pusat yang akan didistribusikan ke daerah provinsi serta kabupaten/kota.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah berperan memfasilitasi agregasi dan verifikasi usulan program dari daerah sebelum diteruskan kepada kementerian sektoral terkait.
“Kita dari Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengusulkan sekitar 54 program dan kegiatan dengan total nilai usulan mencapai kurang lebih Rp10,4 triliun. Tentu, sebagaimana disampaikan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, total usulan dari seluruh daerah sudah mencapai sekitar Rp4.000 triliun, sementara pagu yang tersedia masih terbatas. Karena itu, usulan dari daerah akan terus dipertajam dan diverifikasi agar fokus pada kebutuhan yang benar-benar prioritas,” terangnya.
Sebagai tindak lanjut, Sekda PPU menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengkonsolidasikan hasil rakor nasional tersebut.
“Sesuai arahan Bupati, hasil rapat koordinasi ini perlu segera ditindaklanjuti dengan rapat internal. Saya sudah meminta Bapelitbang untuk mengadakan pertemuan pada hari Senin mendatang guna melakukan konsolidasi bersama SKPD. Tujuannya agar masing-masing perangkat daerah memahami program yang diusulkan sekaligus mengetahui kementerian mana yang menjadi mitra dalam memperjuangkannya, sehingga langkah kita ke depan bisa seirama,” pungkasnya.
Kegiatan rakor yang berlangsung selama tiga hari ini menjadi sarana penting dalam memperkuat hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan pembangunan yang sinkron, efektif, serta berdampak nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
(ma/prokopim)
