TPID PPU Dorong Pasokan Pangan Lokal ke Dapur SPPG, Sekda Tohar: MBG Jalan, Inflasi Terkendali
PENAJAM — Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Drs. H. Tohar, MM menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka business matching penyedia bahan pangan lokal untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (10/02/2026), di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU.
Rakor ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra/yayasan pengelola SPPG, serta perangkat daerah rumpun pertanian, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, hingga urusan perdagangan. Fokus utamanya adalah memastikan kebutuhan dapur SPPG dapat dipenuhi melalui rantai pasok yang lebih terarah, dengan porsi bahan pangan lokal, tanpa mengganggu pasokan di pasar konvensional.
Dalam sambutannya, Sekda Tohar menegaskan bahwa Pemkab PPU berkepentingan memastikan Program MBG berjalan sukses, namun tetap menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. “Beban daerah ini dua: MBG harus berjalan, inflasi juga harus terjaga. Ini kontradiktif kalau hulunya belum disentuh, karena ujung-ujungnya dapur SPPG mengakses komoditas yang tersedia di pasar,” ujarnya.
Ia mencontohkan potensi dampak serapan dapur SPPG terhadap pasar konvensional, terutama untuk komoditas tertentu. “Kalau daya serap SPPG nyata dalam jumlah besar dan mengurangi ketersediaan di pasar konvensional, teori ekonomi akan berlaku: suplai tetap, permintaan naik, harga naik, inflasi ikut terdorong,” kata Tohar.
Karena itu, Sekda mendorong agar perangkat daerah terkait bisa mengadvokasi petani dan pelaku usaha pangan lokal untuk mengisi kebutuhan SPPG secara terencana. “Bisakah kita mengarahkan saudara-saudara kita menanam komoditas tertentu yang korelasinya match dengan kebutuhan dapur? Strateginya bisa membangun kerja sama kelompok, ada yang suplai cabai, ada yang suplai sayur, dan seterusnya,” jelasnya.
Tohar juga menekankan pentingnya pilot project kemitraan SPPG dengan kelompok tani/nelayan/peternak, agar terbentuk ekosistem ekonomi baru yang tetap menjaga keseimbangan pasokan pasar. “Yang biasa mengisi pasar tetap ke pasar, yang mengisi SPPG timbul para petani. Kalau ini seimbang, tidak terjadi ketimpangan yang ekstrem,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Umran Usman, menyampaikan bahwa business matching merupakan langkah mitigasi agar kebutuhan SPPG terpenuhi dengan harga terkendali, sekaligus menahan potensi gejolak pasokan jelang periode permintaan tinggi. Ia menceritakan temuan lapangan saat pemantauan di Balikpapan, di mana pasokan beras dan minyak goreng pada salah satu ritel modern sempat kosong karena diborong untuk kebutuhan SPPG.
“Ke depan memang harus memastikan keseimbangan pasokan, agar operasionalisasi SPPG berjalan optimal, pasokan tersedia cukup, dan harganya terkendali. Salah satu upayanya memotong rantai pasok dari produsen/distributor langsung ke mitra SPPG,” jelas Umran.
BI juga membuka peluang penguatan kapasitas melalui workshop penyusunan menu dan pemanfaatan bahan pangan lokal, bekerja sama dengan pihak terkait. “Kami menjajaki fasilitasi workshop, termasuk memasukkan potensi pangan lokal, misalnya ikan. Menu ikan belum jadi prioritas di beberapa tempat, padahal kita sentra ikan budidaya. Ini bisa divariasikan,” tambahnya.
Dari sisi pelaksana MBG, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Balikpapan, Paska Pakpahan menyampaikan gambaran kebutuhan bahan baku dan potensi perputaran ekonomi dari operasional SPPG. Ia menjelaskan, dalam skema biaya per porsi, terdapat alokasi untuk bahan baku yang menjadi ruang penguatan serapan produk lokal. “Dari Rp15.000, Rp10.000 untuk bahan baku, Rp3.000 operasional, dan Rp2.000 insentif. Nah Rp10.000 inilah yang menjadi potensi besar,” ujarnya.
Ia juga memaparkan estimasi kebutuhan komoditas untuk satu SPPG. “Dengan asumsi 3.000 penerima manfaat, kebutuhan beras bisa 3–4 ton per bulan dan telur sekitar 12.000 butir per bulan untuk satu SPPG,” ungkapnya. Dengan rencana pengembangan SPPG di PPU, kebutuhan ini dinilai dapat menjadi peluang nyata bagi petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal.
Menutup rangkaian kegiatan, Sekda Tohar menegaskan posisi Pemkab PPU sebagai fasilitator yang menjembatani potensi komoditas lokal dengan kebutuhan SPPG, tanpa memaksakan. “Kami tidak memaksakan. Tapi kalau komoditas lokal berkesesuaian dari aspek jumlah, kualifikasi, timing, dan harga, silakan. Ini yang diharapkan pemerintah: ekosistem perekonomian baru,” ujarnya.
Dalam doorstop kepada awak media, Sekda menegaskan kembali tujuan rakor ini. “Intinya, kita membuat ‘petak jalan’ bagi produsen, petani kita, untuk bisa mensuplai ke SPPG. Kalau ini terjadi, satu: tidak mengganggu pasar konvensional. Dua: menjadi leverage pertumbuhan ekonomi baru di daerah,” pungkasnya. (rf/prokopimppu)
